Sabtu, 31 Januari 2009
Senin, 15 Desember 2008
Harga BBM picu kepadatan jalan raya
Harga BBM picu kepadatan jalan raya
Selasa, 16 Desember 2008 08:53 Eko
Senin (15/12) menjadi hari istimewa sekaligus mengagetkan. Di hari tersebut, pukul 00:00 BBM diturunkan harganya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa mulai pukul 00:00 hari Senin tanggal 15 Desember 2008 BBM untuk jenis bensin dan solah diturunkan harganya.
Dikata istimewa sekaligus mengagetkan dikarenakan diturunkannya harga BBM ini jangka waktunya sangat dekat dengan diturunkannya harga BBM untuk periode sebelumnya. Sebelumnya, harga BBM dinaikkan tanggal 1 Desember 2008 atau tepatnya setengah bulan kurang sehari. Selain itu, pemerintah sebelumnya juga mengumumkan bahwa harga BBM akan setelah tanggal 1 Desember 2008 akan diturunkan lagi secepatnya awal tahun 2008. Menariknya, penurunan harga BBM kali ini berbeda dengan penurunan pada 1 Desember. Jika pada 1 Desember harga BBM yang diturunkan hanya jenis bensin, dari Rp6.000 per liter menjadi Rp5.500 per liter, kali ini kedua jenis BBM (bensin dan solar) diturukan harganya. Harga solar yang sebelumnya Rp5.500 per liter, kini menjadi Rp4.800 per liter. Sementara untuk BBM jenis bensin yang sebelumnya Rp5.500 per liter, kali ini diturunkan menjadi Rp5.000 per liter. Pun demikian meskipun harga BBM kali ini diturunkan, sebagaimana yang penulis simak pada Opini Publik RRI (Radio Republik Indonesia) pada Senin (15/12), mereka masih sanksi bahwa diturunkannya BBM kali ini menjadikan tarif angkutan umum juga turun. Hal ini dikarenakan semenjak 24 Mei lalu tarif angkutan umum naik. Padatnya jalan raya Terkait semakin padatnya jalan raya di Kota Jogja, naik turunnya harga BBM sangatlah signifikan pengaruhnya. Saat ini harga BBM turun, pengguna motor dan mobil pribadi langsung dapat merasakan penurunan tersebut. Dengan harga BBM jenis bensin semenjak 1 Desember lalu senilai Rp5.500 per liter dan sekarang turun menjadi Rp5.000 per liter, jika dalam sehari menghabiskan 3 liter berarti dirinya dalam sehari sudah bisa menghemat uang senilai Rp1.500. Berbeda dengan kenyataan yang dirasakan pengguna angkutan umum. Meskipun harga bensin terus menurun, tarif angkutan masih tetap. Di sinilah dampak penurunan harga BBM tidak dirasakan bagi pengguna jasa angkutan. Padahal, realita yang ada, ketika harga BBM naik, tarif angkutan umum pun langsung bisa dirasakan pengguna angkutan umum. Dari beberapa realita di atas dapat dianalisa bahwa karena masyarakat tidak menginginkan adanya kerugian, antara menggunakan kendaraan pribadi dengan menggunakan angkutan umum dalam bertransportasi, lebih suka dengan menggunakan kendaraan pribadi. Jika saja ada orang yang tetap menggunakan angkutan umum rata-rata dikarenakan terpaksa. Keterpaksaan ini bukan karena dipaksa sopir atau kernet angkutan umum, namun karena tidak mempunyai alat transsportasi pribadi. Sehingga dari sini, mau ataupun tidak dirinya harus menggunakan alat transportasi umum. Alhasil, tidak heran jika jalan raya penuh sesak dengan pengguna alat transportasi pribadi dibanding sementara angkutan umum kosong. Ada dua titik permasalahan yang mestinya segera diselesaikan agar padatnya jalan raya dapat diminimalisir. Pertama, pemilik bersama dengan pemerintah kota seharusnya segera menurunkan tarif angkutan umum saat BBM turun. Dengan diturunkannya tarif angkutan umum ini menjadikan animo tersendiri bagi masyarakat untuk menggunakan angkutan umum sebagai alat transportasinya. Sehingga pemilik angkutan umum pun tidak harus was-was dengan kebijakan yang ditetapkannya, menurunkan harga angkutan. Kedua, seluruh masyarakat sebagai pengguna jalan raya harus juga sadar bahwa dengan dirinya selalu menggunakan transportasi pribadi akan menyebabkan padatnya jalan raya. Jika keduanya bisa berjalan hingga 30% saja, penulis yakin penurunan kepadatan jalan raya dapat dirasakan bersama. Wallahu a’lam.
ANTON PRASETYO Mahasiswa KPI UIN Sunan Kalijaga Jogja
Minggu, 07 Desember 2008
Perbedaan (PKB) Adalah Rahmat?
| KEDAULATAN RAKYAT Perbedaan (PKB) Adalah Rahmat? |
 |
| 28/04/2008 11:41:26 MENDISKUSIKAN Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak bisa lepas dari pembahasan Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama (Ormas NU). Bagaimanapun keberadaan PKB lahir dari Ormas NU. Selama ini PKB merupakan partai kebanggaan warga NU. Keberadaan Ketua Dewan Syuro yang pernah menjabat sebagai orang nomor satu di negara Indonesia, Presiden Abdurrahman Wahid atau sering disebut Gus Dur sangat besar pengaruhnya bagi warga NU. Tidak sedikit yang menyatakan diri ‘mati urip manut Gus Dur’. Pernyataan semacam menunjukkan betapa besar simpati warga NU terhadap ‘pemimpinnya’. Pernyataan tersebut bukan hanya berada pada kalangan warga tingkat bawah saja yang notabene tidak alim atau mempunyai banyak ilmu serta sukanya anut grubyuk. Lebih dari itu, banyak para ulama serta kiai-kiai besar yang mempunyai pandangan hidup sebagaimana pernyataan di atas. Hanya saja mereka tidak terang-terangan menyatakan ‘mati urip manut Gus Dur’. Namun dengan pendiriannya yang tetap mengikuti Gus Dur tanpa harus banyak berpikir (sebagaimana seorang muslim harus mengimani Allah dan utusannya) merupakan satu tanda bahwa orang tersebut pada hakikatnya sama dengan menyatakan dengan shorih pernyataan ‘mati urip manut Gus Dur’. Bermula dari sini, keberadaan PKB yang salah satu tokoh utamanya adalah Gus Dur mendapat respons baik dari masyarakat Indonesia. Selama mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) hasil yang diraih PKB tidak pernah mengecewakan, bahkan termasuk partai nomor atas. Hal ini tidak terlepas dari jumlah warga NU yang persentasenya lebih dari 60 persen jumlah penduduk Indonesia. Sementara, mereka juga sami’na waatokna kepada pemimpin cukup kuat. Kendati demikian, sangat disayangkan. Belakangan eksistensi PKB memudar. Terbukti di sana-sini terdapat banyak polemik. Kemunculan partai baru Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) menjadi satu polemik tersendiri. Dengan keberadaan PKNU berarti massa PKB akan terkurangi. Warga NU adalah sasaran utama PKB. Sementara PKNU juga sangat mengharapkan massa dari warga NU. Sehingga dari sini jika PKB ingin tetap mempunyai banyak massa, kerja keras harus dilaksanakan. Apalagi ‘katanya’ back up berdirinya PKNU adalah para ulama khos. Hal ini sangat mempengaruhi warga NU yang tadinya memihak PKB berbondong-bondong ke PKNU. Tidak hanya itu, polemik juga terjadi pada intern tubuh PKB. Konflik antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar merupakan realita yang dapat mengombang-ambingkan nasib PKB sendiri. Benar apa yang ditulis Hamdan Daulay, Dosen UIN Sunan Kalijaga dan kandidat Doktor Ilmu Politik UGM Yogyakarta. Kalau dibiarkan fitnah menyebar di tubuh PKB maka cepat atau lambat akan membuat PKB semakin rapuh dan bahkan hancur (Kedaulatan Rakyat 23/4/2008). Keterombang-ambingan PKB juga semakin parah saat Gus Dur sebagai tokoh panutan warga NU, di sisi lain banyak kiai terkemuka dan orang-orang besar di PKB mendukung Muhaimin Iskandar untuk tidak mundur sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB. Ulama seniman yang juga termasuk deklarator PKB, KH Mustofa Bisri (Gus Mus), Niam Salim (Ketua DPP PKB), KH Ha syim Muzadi (Ketua PBNU), Muhith Muzadi dan KH Mahfud Rizwan, salah seorang kawan karib Gus Dur saat menuntut ilmu di Baghdad, Irak. Meskipun ada warga NU yang kesetiaannya terhadap Gus Dur sangat besar, namun dengan melihat fenomena semacam dalam benaknya pasti juga terdapat kebimbangan. Di satu sisi Gus Dur merupakan orang panutan. Namun demikian warga NU juga tidak mengesampingkan keberadaan kiai-kiai besar NU semacam Gus Mus. Mereka juga sebagai orang-orang yang diikuti warga NU. Dengan pecahnya pandangan tokoh-tokoh besar PKB maka akan pecah pula pandangan massa PKB. Bagi PKB perpecahan ini masih menguntungkan. Namun jika massanya tidak lagi pecah, namun lari meninggalkan PKB karena kebingungannya, merupakan realita yang perlu disayangkan. Perbedaan Adalah Rahmat? Adalah pertanyaan besar jika menilik polemik dalam tubuh PKB apakah sebuah rahmat atau bukan. Tentu dengan adanya polemik ini di satu sisi akan me nimbulkan kebimbangan yang justru menjadikan PKB semakin lemah. Hal ini sebagaimana terurai di atas. Namun begitu tidak dapat dipungkiri, dengan adanya polemik ini juga dapat mendewasakan keberadaan PKB. PKB akan dapat pengalaman yang dapat dijadikan pelajaran untuk berbenah diri dan menjadi pegangan dalam perjalanannya sebagai partai politik di masa mendatang. Hanya saja yang perlu diperhatikan sekarang adalah: benarkah polemik (perbedaan) yang ada dalam tubuh PKB lebih besar manfaatnya (rahmat) dibandingkan dengan madharatnya? Jika memang konflik antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar dimungkinkan akan membawa kemajuan PKB, tentu hal ini menjadi rahmat bagi PKB. Namun jika sebaliknya, dengan adanya konflik ini semakin melemahkan PKB berarti rahmat tidak terdapat di dalamnya. Analisis secara kasar, dimungkinkan dengan adanya konflik ini bagi orang-orang besar (baca; pembawa panji PKB) yang banyak berpikir untuk kebaikan PKB akan semakin cerdas dan dapat menjadi ikon baik bagi PKB di masa mendatang. Namun demikian, bagi massa PKB, karena mereka hanya anut grubyuk dan sami’na waatokna terhadap pimpinan, mereka akan semakin terombang-ambing dalam kebingungan dan tidak mustahil pada akhirnya lari dari PKB. Itulah kiranya yang perlu dipertimbangkan. Warga NU dan massa PKB yang berada di pedesaan tidak begitu paham bagaimana dunia perpolitikan. Jika para pemimpinnya saja sudah saling bermain politik yang justru membingungkan pengikutnya, tentu dampak negatifnya tidak mungkin dihindari. Wallahu a’lam. q - m. (3638-2008). *) Anton Prasetyo, Koordinator Litbang Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M), sedang belajar di Pesantren Nurul Ummah Yogyakarta. |
KOMPAS Cetak : Di Mana Ada Pupuk?
Di Mana Ada Pupuk?
Oleh Anton Prasetyo
Teman, benarkah kita mempunyai dinas pertanian? Di manakah peran mereka? Itulah pesan pendek yang penulis terima pekan lalu dari seorang teman. Penulis sendiri tidak tahu apa maksud pesan tersebut dan kebetulan tidak menjawabnya. Namun, penulis dapat menebak, inti dari pesan pendek itu peran dinas pertanian belum kentara.
Jika maksud pesan pendek (SMS) tadi adalah benar, sesuai dengan prediksi, penulis membenarkannya. Pasalnya, kegetiran kaum petani tidak kunjung usai. Mulai dari menggarap lahan hingga panen serasa tidak pernah mendapat perhatian dari dinas pertanian. Padahal, petani adalah orang yang berperan besar bagi kelangsungan hidup seluruh masyarakat. Tanpa adanya petani, tidak mungkin kelangsungan hidup akan terlaksana dengan lancar.
Kegetiran yang dilanda petani saat ini adalah terkait dengan pemenuhan pupuk untuk tanamannya. Di masa-masa memupuk kali ini, petani kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga standar. Di Bantul harga pupuk mencapai Rp 90.000 per 50 kilogram. Padahal, harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah seharga Rp 60.000.
Harga ini sangat jauh antara harga ideal dengan realita di lapangan. Kenyataan ini tidak hanya terjadi di Bantul saja. Berdasarkan liputan Metro TV akhir bulan lalu, di Riau harga pupuk urea naik dari Rp 2.340 per kilogram menjadi Rp 6.000 per kilogram. Pupuk TSP naik dari Rp 2.848 menjadi Rp 8.500 per kilogram.
Lebih parah lagi, pekan lalu penulis mendengar keluhan beberapa petani saat pulang kampung. Petani di daerah kelahiran penulis, yaitu Dusun Menggoran, Bleberan, Playen, Gunung Kidul, mengeluhkan tidak dapat memupuk tanamannya. Padahal, masa-masa tersebut adalah masa-masa tanaman harus dipupuk pertama kali setelah tanam. Para petani Dusun Menggoran ini tidak hanya mempermasalahkan harga pupuk yang melambung. Di Pasar Playen yang notabene pasar satu kecamatan dan biasa menyediakan pupuk, tahun ini tidak didapatinya.
Dari keterangan beberapa petani yang sempat penulis temui, meskipun di Pasar Playen, yang setiap tahun selalu menyediakan kebutuhan pertanian termasuk pupuk dan kenyataannya sekarang tidak, ada orang-orang yang datang ke Dusun Menggoran dengan menawarkan pupuk untuk dijual.
Mereka seakan memberikan pertolongan dan memanjakan petani. Yang mereka tawarkan, selain membawa pupuk ke rumah tempat petani tinggal, juga memberikan kesempatan kepada para petani untuk dapat menggunakan pupuk tanpa harus membayarnya kontan. Petani diberi kelonggaran untuk membayar pupuk hingga panen tiba.
Kendati demikian, menurut para petani, yang menjadi persoalan adalah harga yang dipatok para penjual pupuk sangat tinggi. Padahal, petani tidak mempunyai pilihan lain untuk mendapatkan pupuk selain membeli kepada para penjual tersebut. Pasar Playen yang selama ini menjadi langganan petani dalam memenuhi seluruh kebutuhan pertaniannya, saat ini tidak.
Para petani ini juga tidak begitu berpengalaman untuk mencari kebutuhan pertaniannya hingga ke luar daerah. Akhirnya, pilihan salah satunya adalah, meskipun dengan berat hati, tetap membeli kepada penjual yang datang tersebut.
Adanya permainan
Praduga kasar, saat ini tidak mungkin ada orang yang baik sebaik yang dilakukan penjual pupuk di atas jika tanpa tujuan tertentu. Selain mereka telah mengantarkan pupuk sampai rumah petani, mereka juga memberikan kesempatan kepada petani untuk menunda pembayaran hingga masa panen tiba. Dalam kasus ini, pasti terdapat permainan yang akhirnya berdampak negatif pada petani.
Jika persoalan ini dikaitkan dengan pemerintah, hingga saat ini pemerintah tidak kurang-kurangnya dalam membela petani. Pemerintah terus memerhatikan petani. Beragam media massa selalu mewartakan bahwa pemerintah menjamin petani tidak akan kesulitan mendapatkan benih, pupuk, obat, dan seluruh kebutuhan pertanian lainnya. Pemerintah juga memberikan standar maksimal penjualan barang-barang tersebut. Selain itu, pemerintah juga memerhatikan harga jual panen yang dihasilkan para petani.
Namun, semua hanyalah sampai pada teori. Secara praktis di lapangan, petani tetap kelabakan memenuhi segala kebutuhan pertaniannya. Mereka selain harus pontang-panting mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya juga harus membeli dengan harga yang mahal. Sementara itu, saat musim panen tiba, harga selalu anjlok.
Ketidaksinkronan antara harapan pemerintah untuk menyejahterakan petani dan realita yang selalu menunjukkan petani selalu termarjinalkan dapat dipastikan ada faktor yang mendalanginya. Keberadaan orang yang ingin menang sendiri, menimbun kebutuhan pertanian, dan mempermainkan harga adalah faktor utama yang menyebabkan kondisi kaum petani selalu tidak sesuai dengan harapan.
Saat ini, dengan modal uang banyak dan sedikit pengalaman, siapa pun dapat membeli dan menimbun bahan-bahan pertanian. Akibatnya, di pasaran bebas, barang-barang tersebut menjadi tidak ada. Saat-saat inilah petani merasa kebingungan. Mereka memerlukan barang-barang pertanian, tetapi kenyataannya di pasar yang biasa menyediakan kebutuhan pertaniannya, tidak lagi menyediakan. Pada saat seperti inilah pemilik penimbun barang-barang pertanian dapat mengeluarkan timbunannya kepada petani. Mereka mematok harga berapa pun karena tidak ada pilihan lain petani akan mengikutinya.
Penulis tidak dapat membayangkan, jika nasib petani terus begini. Dalam jangka satu atau dua tahun mungkin mereka masih bisa menerima keadaan ini. Namun, tahun-tahun berikutnya, mereka pasti akan merasakan kegetiran hidup yang luar biasa. Selain kesehariannya harus terkena terik matahari di tengah sawah, pikirannya juga tidak tenang karena apa yang diusahakan belum tentu mendapat untung.
Untuk itu, pemerintah hendaknya terus meningkatkan perhatian kepada nasib kaum petani. Dengan cara merealisasikan program- programnya untuk melindungi petani dari ketidakkekurangan semua yang dibutuhkan dalam pertanian, termasuk melindungi harga. Langkah ini, di antaranya memberikan sanksi kepada penimbun barang-barang pertanian yang dengan sengaja bermaksud mempermainkan harga pemasaran. Wallahu a'lam.
Anton Prasetyo Koordinator Litbang Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Pesantren Nurul Ummah Yogyakarta